BPK Rekomendasikan 1.388 Poin dan Setor Rp 194,2 M ke Negara : Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Kutim

KUTIM, CARAKAINDONESIA.COM - Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Wilayah Kalimantan Timur sejak 2021 - Agustus 2026 telah menerbitkan rekomendasi sebanyak 1.388 poin perbaikan terkait soal pengelolaan lingkungan hidup (LH) di sektor pertambangan, mineral dan batubara dalam wilayah Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Ketua Tim BPK RI Wilayah Kaltim, Aan Widyantoro menyebutkan, selama bertugas memantau dan memeriksa pengelolaan LH di Kutim, pihaknya sudah menyelamatkan, serta menyetor uang Rp 194,2 miliar lebih masuk ke kas negara. Kata Aan, BPK akan melaksanakan pemeriksaan kepatuhan penyelenggaraan dan pengelolaan LH serta kehutanan atas kegiatan usaha pertambangan selama 45 hari di Kutim, hingga Oktorber 2026. 

Wabup Mahyunadi : Kalau Tidak Diperbaiki, Segera Dijemput KPK

KUTIM, CARAKAINDONESIA.COM- Buntut 2 tahun berturut-turut (2024-2025) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) memberi sinyal rapor merah terhadap Pemerintah Kabupatten Kutai Timur (Pemkab Kutim), Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang belum mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. Berikut, usai ikut belajar anti korupsi bersama KPK di Kalimantan Tengah (Kalteng), pekan kedua Agustus 2026, Wakil Bupati (Wabup) Mahyunadi langsung kembali ke Kutim mengambil langkah tegas. Yaitu, mengundang pejabat lingkup Pemkab untuk diberi pengetahuan agar dalam melaksanakan tugas negara tidak melakukan korupsi serta tindak pidana gratifikasi.

Abdulloh Dinilai Tepat untuk Regenerasi Kepemimpinan Kota Balikpapan

H Abdulloh SSos ME dalam suatu kegiatan, Sabtu 8 Agustus 2026

BALIKPAPAN - Kendati perhelatan pilkada masih jauh, namun tak sedikit masyarakat Kota Balikpapan terus membincangkan pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Banyak komponen masyarakat pun menilai, sosok tepat untuk Kota Balikpapan, penerus Walikota Rahmad Mas'ud, yaitu H Abdulloh SSos ME. Abdulloh saat ini merupakan Ketua Komisi III DPRD Kaltim, sarat pengalaman jalur legislatif, pernah menjadi Ketua DPRD Kota Balikpapan selama dua periode. 

APBD Kutim 2025, "Besar Pasak dari Tiang". DPRD Beri Banyak Rekomendasi Perbaikan

KUTIM, CARAKAINDONESIA.COM - Dalam paripurna persetujuan bersama antara pemerintah eksekutif dengan DPRD Kutim terhadap Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kutim 2025 dilangsungkan di Ruangan Sidang Utama Kantor Dewan Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi, Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Provinisi Kalimamtan Timur. Ketua Pansus Akbar Tanjung menyebutkan, pendapatan APBD 2025 Rp 8,55 triliun lebih, dan belanja sebesar Rp 8,58 triliun lebih, sehingga ada defisit senilai Rp 27,2 miliar. Artinya, "besar pasak dari tiang". Namun, ada pembiayaan penerimaan Rp 1,72 triliun, dan pengeluaran Rp 15 miliar sehingga ada netto Rp 98 miliar.

Pomdam VI/Mulawarman Gelar Syukuran HUT ke-80 Pomad

Letkol CPM Raindy menyerahkan potongan tumpeng kepada prajurit termua (foto: ponidi)

BALIKPAPAN - Dalam rangka memperingati hari ulang tahun (HUT) ke-80 Polisi Militer Angkatan Darat (Pomad), Pomdam  VI/Mulawarman menggelar syukuran, Senin 22 Juni 2026. Perayaan HUT tersebut mengusung tema "Pomad Prima Siap Mendukung Tugas Pokok TNI AD untuk Mewujudkan Indonesia Emas 2045" dengan semboyan Satya Wira Wicaksana. 

Dua Tahun Terima Rapor Merah, KPK : Kutim Juara Satu dari Bawah

KUTIM, CARAKAINDONESIA.COM- Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Provinsi Kalimantan Timur merupakan daerah pemekaran berdasar UU No.47/1999. Kini Kutim beranjak usia 27 tahun, dengan APBD triliunan rupiah tiap tahun, dan urutan kedua terbesar APBD-nya setelah Kabupaten Kutai Kartanegara . Namun Anggaran Pendapaten Belanja Daerah (APBD) Kutim terbilang besar itu tiap tahun, ternyata belum dikelola dengan baik sesuai prinsip pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Itu ketahuan waktu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bidang Pencegahan Wilayah IV Kalimantan menggelar pertemuan di ruang Meranti, Kantor Bupati, Kawasan Bukit Pelangi, Sangatta, Rabu (22/4/2026). 

Jumain Tegaskan Kepemilikan Lahan di RT 43 Graha Indah - Balikpapan Utara

Pernah Dilakukan Mediasi di Kantor Kelurahan 

BALIKPAPAN, KABARKALTIM – Warga Kota Balikpapan,  Jumain, merasa keberatan dan dirugikan dengan perbuatan  salah satu warga Balikpapan Utara berinisial AH, terkait permasalahan lahan yang dialaminya. Kepada media ini, Rabu 4 Maret 2026, Jumain menegaskan dirinya memiliki lahan seluas lebih dari 12 hektare, yang saat ini lahan tersebut  masuk dalam wilayah RT 43 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara. 

Foto lahan yang ditunjukkan Jumain

"Kronologis kepemilihan  lahan saya , itu sangat jelas. Ada dasar-dasar dan bukti yang jelas. Sebelum pemekaran wilayah, lahan berada di wilayah Kelurahan Batu ampar Kecamatan Balikpapan Utara. Setelah ada pemekaran, lahan saya masuk ke wilayah RT 43 Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara," beber Jumain yang hingga kini terus menjaga dan  merawat lahannya tersebut. 

"Luasannya lebih dari 12 hektare. Pemilik awal atas nama Bahrun, Mansyah dan Cagak. Itu tiga bidang (tiga surat), yang kemudian dijual ke Umar Daeng Sikki, lalu dijual ke M Syairinsyah yang adalah keponakan saya melalui akta notaris. Dan pada tahun 2016, lahan itu dijual ke saya, di mana proses jual beli melalui notaris yang sama," beber Jumain yang menambahkan, lahan yang dimiliki berstatus surat segel. 

---

Lanjut Jumain, pada Juni 2006 pihaknya mengajukan berkas permohonan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Balikpapan untuk pembuatan sertifikat hak milik (SHM). "Namun, berkas permohonan untuk pembuatan SHM lahan saya itu, disanggah oleh AH, dengan alasan ada tumpang tindih dengan tanah PGRI. Kami sempat cek ke lapangan saat itu. Saya tanyakan, mana dasar atau alasan, yang bisa memending (menyanggah) tanah saya. Dari itu, tak bisa menunjukkan lahan yang jelas," urai Jumain. 

"Pendingan (sanggahan) sempat dicabut oleh AH. Tapi kemudian waktu, melakukan sanggahan lagi sampai sekarang. Ini sangat merugikan saya, sangat menghambat untuk proses pembuatan SHM yang saya ajukan ke BPN. Saya sangat keberatan, bertahun-tahun merugikan saya, padahal dasar atau alas hak dan kronologis jual beli yang saya punya, sudah jelas," beber Jumain.  

Jumain juga menanyakan, mengapa banyak kavlingan berstatus IMTN masuk dalam peta bidang lahan miliknya? "Itu (kavlingan) juga saya pertanyakan, jelas itu overlap," seru Jumain yang menduga ada permainan oknum yang tidak bertanggung jawab.  

Masih penuturan Jumain, pada 2021 sempat terjadi perusakan lahannya, hingga akhirnya Jumain turun ke lokasi dan melakukan penyetopan. "2021, lahan  saya sempat didozer. Saya akhirnya turun ke lokasi, saya stop kegiatan itu. Ini juga merugikan saya selaku pemilik. Info yang saya gali di lapangan, mengapa sampai mendozer lahan saya, itu mengarah ke AH," ungkap Jumain.

Jumain berharap, perhatian dari pihak-pihak terkait, agar permasalahan tidak berlarut-larut. "Saya minta pengertian dari pihak terkait, jangan terus melanggar, karena itu sangat merugikan saya. Nantinya tetap akan saya lanjutkan untuk proses pembuatan SHM di BPN," terang Jumain.    

"Sebagai tambahan pula, permasalahan di lahan saya, sempat pula waktu itu dilakukan mediasi di Kelurahan Batu Ampar, dengan mengundang pihak-pihak terkait. Beberapa kali pertemuan. Sekali lagi, dasar-dasar dan bukti kepemilikan saya jelas, dan akan terus saya perjuangkan apa yang menjadi hak saya ini," pungkas Jumain. (kk) 

 

Safari Ramadan Pemkot Balikpapan di Masjid Jami' Al Azhar Balikpapan Utara

Wakil Walikota Serahkan Dana Hibah Rp 34 Juta

BALIKPAPAN, KABARKALTIM - Safari Ramadan Pemkot Balikpapan berlangsung di Masjid Jami’ Al-Azhar, RT 10 Perumnas, Kelurahan Batu Ampar Kecamatan  Balikpapan Utara, Kamis 26 Februari 2026) malam. Pada kesempatan itu, dihadiri Wakil WaliKota Balikpapan Bagus Susetyo,  jajaran Forkopimda atau yang mewakili, para pejabat Pemkot dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan juga masyarakat sekitar.

Wakil Walikota menegaskan, jika bulan Ramadan diisi dengan hal-hal yang membawa dampak positif, baik bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitar. “Ramadan harus menjadi momentum perbaikan diri, pererat persaudaraan, juga meningkatkan kepedulian akan sesama,” kata Bagus Susetyo.

Inilah Pembukaan Safari Ramadan 1447 H Pemkot Balikpapan

Di Aula Rumah Jabatan Walikota Balikpapan 

Suasana pembukaan Safari Ramadan 1447 H Pemkot Balikpapan (foto: h ponidi hb)

BALIKPAPAN, KABARKALTIM – Rangkaian Safari Ramadan 1447 Hijriah Pemerintah Kota Balikpapan, dimulai pada Selasa 24 Februari 2026, bertempat di Aula Rumah Jabatan Walikota Balikpapan. Banyak pihak hadir dalam kesempatan itu, seperti jajaran Forkopimda, para pejabat di lingkup Pemkot Balikpapan, tokoh agama dan tokoh masyarakat, maupun unsur masyarakat lainnya.  Safari Ramadan ini, menjadi ruang silaturahmi dan penguatan sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Walikota Balikpapan Rahmad Mas’ud menegaskan, Safari Ramadan merupakan agenda rutin Pemkot Balikpapan untuk mempererat hubungan pemerintah dengan masyarakat.

Tokoh Samboja Suwaji Terus Eksis Kembangkan Bidang Pertanian

Anggaran untuk Bidang Pertanian Harus Besar 

Salah satu komoditi yang dikembanngkan Suwaji di Km 38 Samboja - Kukar

SAMBOJA, KABARKALTIM - Salah satu tokoh bidang pertanian di Provinsi Kalimantan Timur, Suwaji, hingga saat ini terus eksis mengelola kawasan hutan rakyat miliknya. Selain berbagai jenis tanaman keras yang dilestarikan dan berfungsi sebagai penghasil oksigen yang membuat kawasan menjadi sejuk, Suwaji juga banyak membudidayakan berbagai jenis tanaman pangan. Seperti singkong dengan teknik budidaya yang terus inovatif, juga ada keladi dan juga berbagai jenis tanaman pangan lainnya. 

Agus Budi Prasetya: Pastikan Program Prioritas Publik Tetap Terlaksana

BALIKPAPAN, KABARKALTIM - Penjabat (Pj) Sekda Kota Balikpapan resmi diemban Agus Budi Prasetya. Agus Budi Prasetya menggantikan Muhamin yang mendapat amanah sebagai Kepala Bappeda Provinsi Kaltim. Lalu apa komentar dari Agus Budi Prasetya dengan amanah barunya itu?   "Diberi amanah sebagai penjabat Sekda untuk memastikan agar kegiatan administrasi pemerintahan dan pembangunan tetap berjalan dengan baik," kata Agus Budi Prasetya dihubungi pada Jumat 26 Desember 2025.

DPC Gepak Kuning Balikpapan Satu-satunya Ormas Daerah Terlibat Operasi Lilin 2025

Komitmen Organisasi dalam Mendukung Program Pemerintah

Ketua Gepak Balikpapan Julkipli

BALIKPAPAN - Dewan Pengurus Cabang (DPC) Gerakan Putera Asli Kalimantan (Gepak Kuning) Kota Balikpapan menjadi satu-satunya organisasi kemasyarakatan daerah yang secara resmi terlibat dalam pelaksanaan Operasi Lilin tahun 2025  ini. Keterlibatan tersebut merupakan bentuk dukungan nyata DPC Gepak Kuning terhadap upaya aparat keamanan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya menjelang dan selama perayaan Natal dan Tahun Baru 2026. 

Terima Penghargaan, Suriansyah: Selamat untuk Walikota Balikpapan

Gepak Kuning Kota Balikpapan Dukung Kebijakan Walikota 

Ketum Gepak Kuning Suriansyah bersama Walikota Balikpapan Rahmad Mas'ud

BALIKPAPAN, KABARKALTIM - Ketua Umum ormas Gepak Kuning, Suriansyah, mengucapkan selamat untuk Walikota Balikpapan Rahmad Mas'ud, di mana Kota Balikpapan mendapat penghargaan sebagai kota terbaik di wilayah Kalimantan dalam Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) tahun 2025. Penghargaan tersebut diberikan oleh Bank Indonesia (BI). 

"Kami juga ucapkan selamat untuk Walikota Balikpapan Rahmad Mas'ud, yang telah menerima Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah tahun 2025 kategori Pertumbuhan Ekonomi Pertambangan dan Olahannya. Alhamdullilah, Kota Balikpapan menjadi satu-satunya kota di Kalimantan yang meraih penghargaan ini," ungkap Suriansyah yang akrab siapa Prof kepada media ini, Selasa 2 Desember 2025.

Ombudsman Kaltim : Langgar Aturan bila Ada Iuran Sekolah Dipatok Nilainya

KUTIM, CARAKAINDONESIA.COM- Pendidikan gratis hanya pemanis bibir para pejabat di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Faktanya, secara masif semua jenjang pendidikan pelat merah : TK, SDN, SLTP maupun SLTA tidak satu pun lepas dari pungutan duit. Modus paling santer yakni dalam bentuk iuran sekolah yang digerakkan Komite Sekolah alias paguyuban. Kepala Ombudsman Perwakilan Kaltim, Mulyadi menegaskan, apa pun nama dan bentuk pungutan uang yang dibebankan kepada peserta didik (orangtua murid) tidak dibenarkan karena melanggar aturan. Dalam UUD 1945 Pasal 31 Ayat 2 berbunyi: "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib menanggung pembiayaannya". "Langgar aturan bila iuran sekolah dipatok nilainya," tandas Mulyadi dalam sosialisasi maladministrasi layanan publik yang dilangsungkan di lantai 1 ruang Meranti, Kantor Bupati, Kawasan Pusat Perkantoran Bukit Pelangi, Sangatta, Kamis (27/11/2025). 

2026, APBD Kutim Rp 5, 7 Triliun; Lebih Banyak Belanja Operasional Dibanding Belanja Modal

KUTIM, CARAKAINDONESIA.COM- Mewakili Bupati Kutim, Kepala Badan Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah, Ade Achmad Yulkafilah menyatakan, tahun depan (2026) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (APBD Pemkab Kutim) sebesar Rp. 5,7 triliun. "Anggaran tersebut lebih banyak digunakan untuk belanja operasional dibandingkan belanja modal," ucap Ade Achmad dalam rapat paripurna ke-X1V DPRD yang dilangsungkan di ruang utama sidang Kantor Dewan, Kawasan Pusat Perkantoran Bukit Pelangi, Sangatta, Rabu (26/11/2025). Kendati Ade Achmad belum merinci nilai besaran belanja operasional APBD Kutim 2026, namun dia menegaskan belanja operasional yang di maksud itu untuk peningkatan mutu layanan kesejateraan masyarakat. Terkait pandangan fraksi DPRD Kutim, pihak pemerintah eksekutif telah merespon positif agar uang rakyat itu digunakan pada program pembangunan yang masuk skala prioritas,efisiensi, transparansi, mengoptimalkan percepatan serapan yang tepat sasaran dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat pada sektor pendidikan, kesehatan serta pengentasan kemiskinan. "Jadi pendapatan tahun depan, 2026 lima koma tujuh triliun rupiah, " sebut Ade Achmad Yulkafilah sesaat ikut aksi penekenan berita acara kesepakatan pembentukan program rancangan APBD dirangkai penandatangan kesepakatan pembuatan 16 Peraturan Daerah (Perda). Di antaranya, Perda APBD Kutim 2025, rancangaan industri kabupaten, rancangan Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta beberapa Raperda yang merupakan inisiatif pemerintah kabupaten. Dalam paripurna yang dipinpin Ketua DPRD Kutim Jimmy tersebut hadir 33 dari 40 wakil rakyat. "Sebelum aksi penandatanganan digelar, saya persilahkan Sekretaris Dewan Plt. Hajja Hasara, sarjana hukum untuk naik podium membacakan agenda," kata Jimmy. Penulis/Editor : Bahar Sikki

Kutim Alami Deflasi Beras, Telur dan Minyak Goreng

KUTIM, CARAKAINDONESIA - Indeks Perkembangan Harga (IPH) jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026 Masehi secara umum nasional alami inflasi (harga naik) pada beberapa komoditi. Tapi sebaliknya, justru di Kabupaten Kutai Timur harga barang seperti beras, telur dan minyak goreng (migor) alami deflasi atau penurunan harga. Ini bukan berarti Kutim (Kutai Timur, Red) merupakan daerah penghasil beras, telur dan migor yang melimpah. 

AWS Tak Punya HGU tapi Kebun Sawitnya Sudah Produksi

KUTIM, CARAKAINDONESIA -  Sejatinya semua perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Provinsi Kalimantan Timur memiliki kelengkapan izin usaha terlebih dahulu, lalu kemudian melakukan aktivitas di lapangan. Ironi, perusahaan asal Malaysia PT Andalas Wahana Sukses (AWS) yang berlokasi di wilayah Kecamatan Rantau Pulung belum punya Hak Guna Usaha (HGU) tapi kebun sawitnya sudah produksi. “Urus kelengkapan izin usahanya dulu, baru adakan kegiatan di lapangan,” tegas Ketua Komisi B DPRD Muhammad Ali saat dengar pendapat di kantornya, Bukit Pelangi, Sangatta, Selasa (28/10/2025). 

Sisca Terpilih menjadi Ketua RT 10 Kelurahan Gunung Sari Ilir - Kota Balikpapan

Suasana pemilihan Ketua RT 10 Kelurahan Gunung Sari Ilir - Balikpapan Tengah

BALIKPAPAN, KABARKALTIM - Pemilihan  Ketua RT 10 Kelurahan Gunung Sari Ilir (GSI) Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, dilakukan Sabtu 18 Oktober 2025. Kegiatan dimulai pukul 19.30 Wita, berjalan dengan sukses dan lancar. Pemilihan ini dihadiri perwakilan dari LPM GSI, Kasie Pemerintahan GSI,  Bhabinkamtibmas dan pihak-pihak terkait lainnya. Pemilihan berjalan dengan tertib, ada nama-nama kandidat yang disuarakan oleh masyarakat sebagai calon Ketua RT.  

Inilah Malam Syukuran HUT ke-80 RI Gelaran Pemkot Balikpapan

Walkota Balikpapan Rahmad Mas'ud saat mencium Bendera Merah Putih

BALIKPAPAN, KABARKALTIM - Suasana meriah dan penuh makna mendalam, terlihat saat syukuran hari ulang tahun (HUT) ke-80 tahun 2025 yang digelar Pemkot Balikpapan, Minggu 17 Agustus 2025 malam. Syukuran tersebut digelar di Auditorium Balai Kota Balikpapan. Berbagai tamu undangan, hadir dalam kegiatan tersebut, jajaran Forkopimda Kota Balikpapan hadir.  Walikota Rahmad Mas'ud bersama istri Hj Nurlena Mas’ud, dan juga Wawali Bagus Susetyo bersama istri Hj Siti Kotijah. Hadir pula Sekda Kota Balikpapan Ir Muhaimin MT. Terpantau pula, hadir istri Wali Kota Balikpapan 1991 - 2001 Tjujup Suparman, mantan Wawali Balikpapan 2011 - 2016 Heru Bambang beserta istri Hj Ida Heru Bambang.

Warga Puji Kinerja Positif Ketua Komisi III DPRD Kaltim Abdulloh

Perlunya Peningkatan Jalan AW Syahrani - Balikpapan Utara 

Abdulloh bersama Ketua RT Kasmadi

BALIKPAPAN, KABARKALTIM - Kinerja positif H Abdulloh SSos ME selaku wakil rakyat, tidak diragukan lagi. Perjalanan panjang Abdulloh menjadi legislator andal, banyak hasil kerja nyata yang ditorehkan politikus asal Brebes, Jawa Tengah itu. Baik itu saat menjadi wakil rakyat di DPRD Kota Balikpapan, maupun saat ini mengemban amanah sebagai Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur. 

Sebagai contoh, belum lama ini masyarakat di wilayah Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, meresmikan Jalan Subulussalam yang selesai diperbaiki. Warga mengucapkan terima kasih untuk buah perjuangan Abdulloh dan juga Fauzi Adi Firmansyah AMd. Adi sapaan akrab Fauzi Adi Firmansyah AMd merupakan adik kandung dari Abdulloh. Adi saat ini merupakan Ketua Komisi II DPRD Kota Balikpapan.