BPK Rekomendasikan 1.388 Poin dan Setor Rp 194,2 M ke Negara : Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Kutim

KUTIM, CARAKAINDONESIA.COM - Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Wilayah Kalimantan Timur sejak 2021 - Agustus 2026 telah menerbitkan rekomendasi sebanyak 1.388 poin perbaikan terkait soal pengelolaan lingkungan hidup (LH) di sektor pertambangan, mineral dan batubara dalam wilayah Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Ketua Tim BPK RI Wilayah Kaltim, Aan Widyantoro menyebutkan, selama bertugas memantau dan memeriksa pengelolaan LH di Kutim, pihaknya sudah menyelamatkan, serta menyetor uang Rp 194,2 miliar lebih masuk ke kas negara. Kata Aan, BPK akan melaksanakan pemeriksaan kepatuhan penyelenggaraan dan pengelolaan LH serta kehutanan atas kegiatan usaha pertambangan selama 45 hari di Kutim, hingga Oktorber 2026. 

Wabup Mahyunadi : Kalau Tidak Diperbaiki, Segera Dijemput KPK

KUTIM, CARAKAINDONESIA.COM- Buntut 2 tahun berturut-turut (2024-2025) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) memberi sinyal rapor merah terhadap Pemerintah Kabupatten Kutai Timur (Pemkab Kutim), Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang belum mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. Berikut, usai ikut belajar anti korupsi bersama KPK di Kalimantan Tengah (Kalteng), pekan kedua Agustus 2026, Wakil Bupati (Wabup) Mahyunadi langsung kembali ke Kutim mengambil langkah tegas. Yaitu, mengundang pejabat lingkup Pemkab untuk diberi pengetahuan agar dalam melaksanakan tugas negara tidak melakukan korupsi serta tindak pidana gratifikasi.

APBD Kutim 2025, "Besar Pasak dari Tiang". DPRD Beri Banyak Rekomendasi Perbaikan

KUTIM, CARAKAINDONESIA.COM - Dalam paripurna persetujuan bersama antara pemerintah eksekutif dengan DPRD Kutim terhadap Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kutim 2025 dilangsungkan di Ruangan Sidang Utama Kantor Dewan Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi, Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Provinisi Kalimamtan Timur. Ketua Pansus Akbar Tanjung menyebutkan, pendapatan APBD 2025 Rp 8,55 triliun lebih, dan belanja sebesar Rp 8,58 triliun lebih, sehingga ada defisit senilai Rp 27,2 miliar. Artinya, "besar pasak dari tiang". Namun, ada pembiayaan penerimaan Rp 1,72 triliun, dan pengeluaran Rp 15 miliar sehingga ada netto Rp 98 miliar.

APPSI Purworejo Komitmen dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Pedagang

Diketuai Nanung Nur Shodiq, Siap Bentuk 31 Komisariat 

PURWOREJO - Jajaran pengurus DPD Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Kabupaten Purworejo resmi dikukuhkan dan dilantik pada Senin 20 Juli 2026. Lokasi pengukuhan dan pelantikan bertempat di Depot 186 Pondok Oase, Kembangarum Kutoarjo Purworejo. Bupati Purworejo Yuli Hastuti diwakili Asisten II Budi Wibowo SSos MSi yang mengapresiasi pengukuhan dan pelantikan DPD APSSI Kabupaten Purworejo tersebut. Hadir pula dalam kesempatan itu Ketua DPW APPSI Jawa Tengah Drs H Suwanto dan Drs H Ngadiran selaku pengurus DPP APPSI, termasuk hadir Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo.

Presiden: Himbara Motor Ekonomi Nasional dengan Kapitalisasi Rp 1.100 T

JAKARTA -  Presiden RI Prabowo Subianto menggelar pertemuan bersama jajaran komisaris dan direksi Himpunan Bank Negara (Himbara) di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (18/6/2026). Dalam pertemuan tersebut Kepala Negara menegaskan peran strategis bank Himbara bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam keterangannya usai pertemuan, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM yang juga CEO Danantara Rosan Roeslani menjelaskan, kapitalisasi pasar gabungan seluruh Bank Himbara dapat mencapai sekitar Rp 1.100 triliun, mencerminkan sekitar 10 persen nilai seluruh perusahaan nasional. 

Melihat potensi tersebut, Rosan menyampaikan arahan Presiden Prabowo bahwa kehadiran bank Himbara tidak hanya sebagai entitas bisnis, namun juga dapat berperan aktif memberikan manfaat kepada masyarakat, di antaranya dapat berupa pemberian persamaan dan kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).  

Selain itu, Rosan juga menilai bahwa Bank Himbara juga berperan penting dalam mendukung program pemerintah dan perekonomian bangsa. Namun, Rosan memandang dalam menjalankan peran dan proses bisnisnya, Himbara harus memegang asas kehati-hatian dan profesionalitas. (*/kg)

Sumber: BPMI Setpres

Presiden Panen Raya Udang di BUBK Kebumen

Perkuat Budi Daya Modern dan Ketahanan Pangan Nasional

 

KEBUMEN - Presiden RI Prabowo Subianto menyaksikan panen raya udang dan meninjau kegiatan sortir hasil panen di lokasi tambak Budi Daya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) Kebumen, Jawa Tengah, Sabtu (23/5/2026). Di lokasi tambak dengan luas lahan mencapai 100 hektare tersebut, Presiden meninjau langsung konsep best practice budi daya udang modern melalui sistem tata kelola terpadu. Sistem ini mencakup saluran air masuk (intake), kolam tandon, pemisahan saluran inlet dan outlet, kolam produksi, instalasi pengolahan air limbah (IPAL) hingga fasilitas pendukung lainnya. 

Presiden Instruksikan Penurunan Suku Bunga PNM Mekaar di Bawah 9 Persen

JAKARTA - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menginstruksikan agar suku bunga program Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar diturunkan hingga di bawah 9 persen. Keputusan tersebut disampaikan Presiden dalam sambutannya di Kompleks Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Rabu (13/5/2026). 

Dua Tahun Terima Rapor Merah, KPK : Kutim Juara Satu dari Bawah

KUTIM, CARAKAINDONESIA.COM- Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Provinsi Kalimantan Timur merupakan daerah pemekaran berdasar UU No.47/1999. Kini Kutim beranjak usia 27 tahun, dengan APBD triliunan rupiah tiap tahun, dan urutan kedua terbesar APBD-nya setelah Kabupaten Kutai Kartanegara . Namun Anggaran Pendapaten Belanja Daerah (APBD) Kutim terbilang besar itu tiap tahun, ternyata belum dikelola dengan baik sesuai prinsip pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Itu ketahuan waktu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bidang Pencegahan Wilayah IV Kalimantan menggelar pertemuan di ruang Meranti, Kantor Bupati, Kawasan Bukit Pelangi, Sangatta, Rabu (22/4/2026). 

Dandim Purworejo Serahkan Kendaraan Operasional KDKMP

Bagi yang Pembanguannya Rampung 100 Persen

PURWOREJO - Komandan Kodim 0708/Purworejo Letkol Inf Ketut Hendra Budihardja menyerahkan secara simbolis kendaraan operasional berupa truk, kendaraan roda tiga (viar), serta AC kepada pengurus KDKMP dan Babinsa. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman Makodim 0708/Purworejo, Kamis 23 April 2026 sore. Dalam keterangannya, Dandim menyampaikan bahwa penyerahan ini merupakan bentuk dukungan terhadap operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di wilayah Kabupaten Purworejo, khususnya di desa-desa yang pembangunan KDKMP-nya telah rampung 100 persen.  

Bupati Purworejo Imbau Warga Waspadai Pinjol dan Bijak Gunakan Layanan Pembiayaan

Mini Expo Bank Jateng 13 - 24 April 2026

PURWOREJO, KABARJATENG - Bupati Purworejo Yuli Hastuti SH mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dalam memilih dan menggunakan layanan keuangan atau pembiayaan dan memastikan legalitasnya. "Kami mengimbau agar masyarakat senantiasa berhati-hati terhadap maraknya pinjaman online ilegal yang tidak terdaftar dan tidak diawasi oleh otoritas yang berwenang, serta memastikan penggunaan layanan keuangan dari lembaga resmi dan tepercaya," kata Bupati saat menghadiri pembukaan Mini Expo Bank Jateng, Rabu (15/4/2026) di halaman Kantor Bank Jateng Purworejo.

21 Gerai Sudah Selesai 100 Persen : Pembangunan Gerai KDMP di Kabupaten Purworejo

Kabid Koperasi pada DinKUKMP Purworejo Rimi Ani SE MM

PURWOREJO, KABARJATENG - Pembangunan gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Purworejo, terus berjalan. Pembangunan gerai KDMP, sebanyak 21 gerai telah selesai 100 persen, selebihnya 168 gerai dalam proses pembangunan, total mencapai 199 gerai di Kabupaten Purworejo. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan (DINKUKMP) Kabupaten Purworejo melalui Kabid Koperasi Rimi Ani SE MM pada Senin  16 Maret 2026 mengatakan, Kabupaten Purworejo telah melakukan peletakan batu pertama sebanyak 199 gerai KDMP. Dari jumlah tersebut sebanyak 21 gerai telah selesai pembangunannya dan selebihnya berproses. 

Presiden Lantik Juda Agung sebagai Wakil Menteri Keuangan

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Juda Agung sebagai Wakil Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode 2024-2029 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3/M Tahun 2026, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Usai pelantikan, Juda Agung menyampaikan arahan Presiden Prabowo yang menekankan pentingnya koordinasi kebijakan lintas sektor, terutama sinergi antara kebijakan fiskal, moneter dan sektor riil untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional serta mencapai program-program pemerintahan. Terkait kebijakan intervensi nilai tukar rupiah, ia menegaskan bahwa hal tersebut sepenuhnya berada dalam wilayah kewenangan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter.

Gejolak Pasar Saham, Bamsoet Dorong Reformasi Tata Kelola Pasar Modal Dipercepat

JAKARTA - Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Bambang Soesatyo, menegaskan gejolak tajam pasar saham Indonesia yang diikuti pengunduran diri pimpinan Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus dibaca sebagai peringatan dini atau early warning bagi negara. Anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan hingga sekitar 16 persen yang disertai aksi jual investor asing yang diperkirakan mencapai lebih dari US$80 miliar, menunjukkan bahwa pasar keuangan Indonesia sangat sensitif terhadap sinyal dunia. Peringatan dari MSCI terkait transparansi dan struktur pasar langsung diterjemahkan investor sebagai risiko sistemik, bukan sekadar isu teknis. 

Kades Padang Tuju Nasrullah: Lahan Seluas 40 Ha Dijual LSM di Bawah Tangan

LUWU, CARAKAINDONESIA.COM - Kepala Desa Nasrullah geram ketika tahu lahan seluas 40 Ha yang berada di wilayah Dusun Padang Lobo Desa Padang Tuju Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan diserobot LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). “Nama LSM itu saya tidak tahu,” kata Nasrullah lewat telepon seluler, Senin (29/12/2025) sore. Menurut Kades Padang Tuju, masalah penyerobotan lahan di wilayah pemerintahannya sudah dilaporkan ke Polsek Bupon, ke Polres Luwu, bahkan juga sudah dilaporkan kepada Bupati Luwu. Namun, tidak direspon atau ditanggapi. “Masalah ini juga saya akan laporkan ke Kejaksaan,” tukasnya. 

Kutim Alami Deflasi Beras, Telur dan Minyak Goreng

KUTIM, CARAKAINDONESIA - Indeks Perkembangan Harga (IPH) jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026 Masehi secara umum nasional alami inflasi (harga naik) pada beberapa komoditi. Tapi sebaliknya, justru di Kabupaten Kutai Timur harga barang seperti beras, telur dan minyak goreng (migor) alami deflasi atau penurunan harga. Ini bukan berarti Kutim (Kutai Timur, Red) merupakan daerah penghasil beras, telur dan migor yang melimpah. 

AWS Tak Punya HGU tapi Kebun Sawitnya Sudah Produksi

KUTIM, CARAKAINDONESIA -  Sejatinya semua perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Provinsi Kalimantan Timur memiliki kelengkapan izin usaha terlebih dahulu, lalu kemudian melakukan aktivitas di lapangan. Ironi, perusahaan asal Malaysia PT Andalas Wahana Sukses (AWS) yang berlokasi di wilayah Kecamatan Rantau Pulung belum punya Hak Guna Usaha (HGU) tapi kebun sawitnya sudah produksi. “Urus kelengkapan izin usahanya dulu, baru adakan kegiatan di lapangan,” tegas Ketua Komisi B DPRD Muhammad Ali saat dengar pendapat di kantornya, Bukit Pelangi, Sangatta, Selasa (28/10/2025). 

Ketum Gepak Kuning Ajak Masyarakat Kaltim Serukan Revolusi Ekonomi

Mengenai Dana Bagi Hasil antara Pusat dan Daerah  

Suriansyah 

BALIKPAPAN, KABARKALTIM - Seruan disampaikan Ketua Umum Gepak Kuning, Suriansyah alias Prof, kepada berbagai komponen masyaarkat Provinsi Kalimantan Timur. Dalam keterangannya kepada media ini, Sabtu 1 November 2025, Prof menegaskan, agar rakyat Kalimantan Timur menyuarakan mengenai revolusi ekonomi tentang dana bagi hasil (DBH) antara pusat dan daerah. 

"Mari sama-sama seluruh masyarakat Kalimantan Timur untuk bersuara atau turun ke jalan melakukan demo damai. Mari bersama-sama untuk menyuarakan revolusi ekonomi tentang DBH antara pusat dan Daerah," tegas Prof. 

Wabup Purworejo Dorong Akses Keuangan yang Luas bagi Pelaku UMKM

PURWOREJO, KABARJATENG - Wakil Bupati Purworejo Dion Agasi Setiabudi SIKom MSi hadir mewakili Pemerintah Kabupaten Purworejo pada Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2025 yang digelar di Jakarta, Jumat (10/10/2025). Hadir mendampingi Wabup, Kepala Bagian Perekonomian dan SDA, Anggit Wahyu Nugroho SSi MAcc. Rakornas TPAKD 2025 bertema 'Memperkuat Ketahanan Ekonomi Nasional melalui Peningkatan Akses Keuangan Daerah' merupakan hasil sinergi antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Dalam Negeri, dalam rangka mendorong percepatan akses keuangan yang merata di seluruh wilayah Indonesia yang penting dalam menjaga stabilitas sektor keuangan dan mewujudkan program prioritas Pemerintah sesuai Asta Cita. 

Borobudur Indonesia Expo 2025 : Momentum Penting Angkat Potensi Unggulan Purworejo

PURWOREJO, KABARINDONESIA.co.id - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) RI menggelar Borobudur Indonesia Expo 2025 di Kawasan Pendopo Kabupaten Purworejo, Art Center dan Jalan RAA Tjokronegoro, 7 - 10 Agustus 2025. Borobudur Indonesia Expo 2025 menjadi momentum strategis dalam memperluas pasar produk UMKM serta mendongkrak sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, khususnya di wilayah Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Borobudur. 

Bamsoet Apresiasi Presiden Prabowo : Turunkan Tarif Ekspor ke AS

Serta Meperluas Akses Ekspor ke Eropa  

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo

JAKARTA – Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengapresiasi tercapainya kesepakatan perdagangan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden AS Trump atas tarif ekspor Indonesia ke Amerika Serikat yang sebelumnya dikenakan sebesar 32% menjadi 19%. Kesepakatan tersebut akan membuka kembali jalan bagi produk-produk Indonesia untuk bersaing secara sehat di pasar AS, tanpa hambatan tarif yang menyulitkan pelaku usaha nasional.