KUTIM, CARAKAINDONESIA.COM- Buntut 2 tahun berturut-turut (2024-2025) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) memberi sinyal rapor merah terhadap Pemerintah Kabupatten Kutai Timur (Pemkab Kutim), Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang belum mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.
Berikut, usai ikut belajar anti korupsi bersama KPK di Kalimantan Tengah (Kalteng), pekan kedua Agustus 2026, Wakil Bupati (Wabup) Mahyunadi langsung kembali ke Kutim mengambil langkah tegas. Yaitu, mengundang pejabat lingkup Pemkab untuk diberi pengetahuan agar dalam melaksanakan tugas negara tidak melakukan korupsi serta tindak pidana gratifikasi.
Kegiatan sosisliasi anti korupsi dan pengendalian gratifikasi dilangsungkan di Ruangan Meranti, Kantor Bupati Kawassan Perkantoran Bukit Pelangi, Sangatta, Rabu (19/8/2026). Dalam sambutan, Wabup Kutim menyampaikan, anomali kinerja pemerintah dalam mengelola uang rakyat yang diambil dari pajak. Bisa saja antara Inspektorat Wilayah (Itwil), dan BPK beda bersepsi penilaian. Itwil menganggap itu aman-aman saja, tapi BPK memberi nilai wajar dengan pengecualian. Bahkan, daerah yang diberi nilai WTP (wajar Tanpa Pengecualian) oleh BPK, itu pun bisa ada pejabatnya ditangkap KPK karena korupsi.
Ataukah, anomali itu terjadi, misalnya, pejabat itu belum lama, tapi memiliki rumah mewah tanpa warisan. Sementara gaji pejabat 'kan terhitung dan terukur. Memang ada pejabat pintar bisnis. Mereka bisa saja selaku PPTK atau pejabat pelaksana teknis kegiatan, tapi dia juga selaku kontraktor. Lebih miris lagi, ada potongan 25 persen yang diterima oleh pemberi kerja, dan 25 persen untuk yang lainnya dalam satu kegiatan. Jadi uang yang digunakan membangun kegiatan yang dimaksud hanya 50 persen. Bagaimana sudah kualitas bangunan itu?. Pejabat berkelakuan seperti ini, secara hukum tidak dibenarkan. Pintar tapi langgar aturan.
Untuk itu, lanjut Wabup, abdi negara dalam melaksanakan tugas sebaiknya harus memiliki mental integritas kuat, serta transparan. Bentuk transparan, ibarat kita ini bekerja di dalam rumah kaca, semua aktivitas negara yang dilakukan mesti tembus dilihat kasat mata dari luar.
Mahyunadi disapa akrab Yunad mengungkapkan,dia baru satu tahun lebih masuk lingkup eksekutif. Yang tadinya berusaha berdiri tegak lurus. Bisa saja terpengaruh melakukan praktik yang bengkok-bengkok. "Selama menjabat wakil bupati, ada yang datang ke saya. Bilangnya, 'bos ini aman. Ada pula kata dia, 'bos ini untuk 2030. Kalau yang begini-gini tidak hati-hati. integritas lemah, bisa bahaya," jelasnya disambut tawa .
Bukan hanya itu, lanjut Wabup, dalam pantauannya soal pembangunan infrastruktur jalan. Dia telah mengendus ada praktik dugaan penyimpangan. Semenisasi jalan, ukuran tebalnya di pinggir 20 centimeter, tapi di tengah hanya 10 centimeter tebalnya. Ada pula pengerasan jalan. Bukan diuruk pakai batu merah tapi hanya dikerok-kerok biar kelihatan baru dikerja. "Nama jalannya tidak perlu saya sebutkan," tandasnya.
Yunad tidak mau lagi kejadian langgar aturan terulang terjadi . "Kalau tidak diperbaiki segera dijemput KPK," tegasnya.
Sebagai abdi negara pada saat memberi layanan kepada masyarakat, tidak boleh lagi menganut paham, 'kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah". Kalau perilaku ini dipelihara, maka potensi timbulkan praktik korupsi. Korupsi itu bukan hanya terjadinya pada kerugian keuangan negara, tapi korupsi itu bisa juga terjadi pada maladministrasi. Untuk itu, mari sama-sama waspada. Sebab kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelaku, tapi kejahatan terjadi itu karena ada kesempatan.
"Saya 2019 maju Pilkada, tidak terpilih, habis banyak uang. rumah saya kujual untuk tutupi utang. Tahun 2024 maju Pilikada lagi, jadi juga, jadi wakil bupati. Tidak berutang," beber Yunad saat membuka sosialisasi ditandai ketukan 3 kali jari telunjuk pada ujung atas mikrofon. (*)
Penulis/Editor : Bahar Sikki
Baca Juga :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar