KUTIM, CARAKAINDONESIA.COM- Mewakili Bupati Kutim, Kepala Badan Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah, Ade Achmad Yulkafilah menyatakan, tahun depan (2026) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (APBD Pemkab Kutim) sebesar Rp. 5,7 triliun.
"Anggaran tersebut lebih banyak digunakan untuk belanja operasional dibandingkan belanja modal," ucap Ade Achmad dalam rapat paripurna ke-X1V DPRD yang dilangsungkan di ruang utama sidang Kantor Dewan, Kawasan Pusat Perkantoran Bukit Pelangi, Sangatta, Rabu (26/11/2025).
Kendati Ade Achmad belum merinci nilai besaran belanja operasional APBD Kutim 2026, namun dia menegaskan belanja operasional yang di maksud itu untuk peningkatan mutu layanan kesejateraan masyarakat.
Terkait pandangan fraksi DPRD Kutim, pihak pemerintah eksekutif telah merespon positif agar uang rakyat itu digunakan pada program pembangunan yang masuk skala prioritas,efisiensi, transparansi, mengoptimalkan percepatan serapan yang tepat sasaran dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat pada sektor pendidikan, kesehatan serta pengentasan kemiskinan.
"Jadi pendapatan tahun depan, 2026 lima koma tujuh triliun rupiah, " sebut Ade Achmad Yulkafilah sesaat ikut aksi penekenan berita acara kesepakatan pembentukan program rancangan APBD dirangkai penandatangan kesepakatan pembuatan 16 Peraturan Daerah (Perda). Di antaranya, Perda APBD Kutim 2025, rancangaan industri kabupaten, rancangan Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta beberapa Raperda yang merupakan inisiatif pemerintah kabupaten.
Dalam paripurna yang dipinpin Ketua DPRD Kutim Jimmy tersebut hadir 33 dari 40 wakil rakyat. "Sebelum aksi penandatanganan digelar, saya persilahkan Sekretaris Dewan Plt. Hajja Hasara, sarjana hukum untuk naik podium membacakan agenda," kata Jimmy.
Penulis/Editor :
Bahar Sikki
Komentar
Posting Komentar