BPK Rekomendasikan 1.388 Poin dan Setor Rp 194,2 M ke Negara : Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Kutim

KUTIM, CARAKAINDONESIA.COM - Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Wilayah Kalimantan Timur sejak 2021 - Agustus 2026 telah menerbitkan rekomendasi sebanyak 1.388 poin perbaikan terkait soal pengelolaan lingkungan hidup (LH) di sektor pertambangan, mineral dan batubara dalam wilayah Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Ketua Tim BPK RI Wilayah Kaltim, Aan Widyantoro menyebutkan, selama bertugas memantau dan memeriksa pengelolaan LH di Kutim, pihaknya sudah menyelamatkan, serta menyetor uang Rp 194,2 miliar lebih masuk ke kas negara. Kata Aan, BPK akan melaksanakan pemeriksaan kepatuhan penyelenggaraan dan pengelolaan LH serta kehutanan atas kegiatan usaha pertambangan selama 45 hari di Kutim, hingga Oktorber 2026. 

Wabup Mahyunadi : Kalau Tidak Diperbaiki, Segera Dijemput KPK

KUTIM, CARAKAINDONESIA.COM- Buntut 2 tahun berturut-turut (2024-2025) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) memberi sinyal rapor merah terhadap Pemerintah Kabupatten Kutai Timur (Pemkab Kutim), Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang belum mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. Berikut, usai ikut belajar anti korupsi bersama KPK di Kalimantan Tengah (Kalteng), pekan kedua Agustus 2026, Wakil Bupati (Wabup) Mahyunadi langsung kembali ke Kutim mengambil langkah tegas. Yaitu, mengundang pejabat lingkup Pemkab untuk diberi pengetahuan agar dalam melaksanakan tugas negara tidak melakukan korupsi serta tindak pidana gratifikasi.

Presiden Prabowo Hadiri Harlah ke-28 PKB

Arah Baru Ekonomi Berpijak pada Amanat Konstitusi

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang digelar di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Kamis (23/7/2026). Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menanggapi penyebutan istilah "Prabowonomics" yang diangkat dalam tema peringatan tersebut. Menurut Kepala Negara, arah perjuangan ekonomi yang selama ini ia usung sejatinya bukanlah gagasan pribadi, melainkan implementasi dari cita-cita para pendiri bangsa dan amanat konstitusi. 

Inilah Pendidikan Politik bagi Generasi Muda dan Pemilih Pemula di SMPN 22 Purworejo

PURWOREJO - Pendidikan politik bagi generasi muda dinilai menjadi langkah penting untuk membangun kesadaran demokrasi sekaligus membentengi pelajar dari pengaruh informasi yang menyesatkan di era digital. Hal itu mengemuka dalam kegiatan Pendidikan Politik bagi Generasi Muda yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Purworejo di SMP Negeri 22 Purworejo, Jumat (29/5/2026). Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM, pada KPU Purworejo, Abdul Azis, yang hadir sebagai narasumber menekankan bahwa generasi muda perlu memahami politik bukan sebatas urusan pemilu atau perebutan kekuasaan, melainkan sebagai bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara.  

PAC PDI Perjuangan Samboja Barat Gelar Rakor dan Konsolidasi

Hj Farida SSos: Tingkatkan Kedekatan dengan Masyarakat 

Jajaran pengurus PAC PDI Perjuangan Samboja Barat

SAMBOJA - Pimpinan Anak Cabang (PAC) PDI Perjuangan Kecamatan Samboja Barat, mengadakan rapat koordinasi dan konsolidasi pada Minggu 17 Mei 2026 pukul 20.00 Wita di Tahu Sumedang, Sungai Merdeka Kecamatan Samboja Barat Kabupaten Kutai Kartanegara. Hadir, semua jajaran pengurus PAC PDI Perjuangan Samboja Barat, acara memang dikemas sederhana, ditekankan untuk meningkatkan silaturahim dan semangat kekeluargaan pasca dilantik oleh Ketua DPC  PDI Perjuangan Kabupaten Kutai Kartanegara pada 25 April 2026 lalu di Gedung Putri Karang Melenu, Tenggarong Seberang. 

"Pemerintahan Presiden Prabowo Tutup 2025 dengan Fondasi Ekonomi dan Pangan yang Kian Kokoh"

JAKARTA - Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menegaskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menutup tahun 2025 dengan serangkaian pencapaian yang memberi sinyal kuat arah kepemimpinan nasional ke depan. Di tengah tekanan ekonomi global, konflik geopolitik, dan perlambatan perdagangan dunia, Indonesia mampu menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kepercayaan investor, serta mulai menata ulang fondasi kemandirian bangsa di sektor strategis. Dari sisi ekonomi makro, Indonesia mencatat pertumbuhan sekira 5,12 persen sepanjang tahun 2025. Angka ini dinilai solid mengingat banyak negara masih bergulat dengan inflasi tinggi dan pelemahan konsumsi. Stabilitas nilai tukar rupiah relatif terjaga, inflasi berhasil ditekan dalam kisaran target, dan daya beli masyarakat tetap bertahan berkat kombinasi kebijakan fiskal dan stimulus sosial yang terukur. 

"Pilkada lewat DPRD Lebih Rasional, Tekan Politik Uang dan Perkuat Tata Kelola Daerah"

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo

JAKARTA – Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, mendukung penuh wacana kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) seperti saat ini diterapkan di berbagai negara seperti Malaysia, India, Inggris, Kanada dan Australia yang dilontarkan Presiden Prabowo Subianto di acara Puncak HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, GBK, Jakarta (5/12/2025). 

2026, APBD Kutim Rp 5, 7 Triliun; Lebih Banyak Belanja Operasional Dibanding Belanja Modal

KUTIM, CARAKAINDONESIA.COM- Mewakili Bupati Kutim, Kepala Badan Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah, Ade Achmad Yulkafilah menyatakan, tahun depan (2026) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (APBD Pemkab Kutim) sebesar Rp. 5,7 triliun. "Anggaran tersebut lebih banyak digunakan untuk belanja operasional dibandingkan belanja modal," ucap Ade Achmad dalam rapat paripurna ke-X1V DPRD yang dilangsungkan di ruang utama sidang Kantor Dewan, Kawasan Pusat Perkantoran Bukit Pelangi, Sangatta, Rabu (26/11/2025). Kendati Ade Achmad belum merinci nilai besaran belanja operasional APBD Kutim 2026, namun dia menegaskan belanja operasional yang di maksud itu untuk peningkatan mutu layanan kesejateraan masyarakat. Terkait pandangan fraksi DPRD Kutim, pihak pemerintah eksekutif telah merespon positif agar uang rakyat itu digunakan pada program pembangunan yang masuk skala prioritas,efisiensi, transparansi, mengoptimalkan percepatan serapan yang tepat sasaran dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat pada sektor pendidikan, kesehatan serta pengentasan kemiskinan. "Jadi pendapatan tahun depan, 2026 lima koma tujuh triliun rupiah, " sebut Ade Achmad Yulkafilah sesaat ikut aksi penekenan berita acara kesepakatan pembentukan program rancangan APBD dirangkai penandatangan kesepakatan pembuatan 16 Peraturan Daerah (Perda). Di antaranya, Perda APBD Kutim 2025, rancangaan industri kabupaten, rancangan Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta beberapa Raperda yang merupakan inisiatif pemerintah kabupaten. Dalam paripurna yang dipinpin Ketua DPRD Kutim Jimmy tersebut hadir 33 dari 40 wakil rakyat. "Sebelum aksi penandatanganan digelar, saya persilahkan Sekretaris Dewan Plt. Hajja Hasara, sarjana hukum untuk naik podium membacakan agenda," kata Jimmy. Penulis/Editor : Bahar Sikki

30 Warga PAN Tanda Tangani Petisi Online Dukung Pengesahan RUU Perampasan Aset

JAKARTA - Sebanyak 30 warga Partai Amanat Nasional (PAN) yang tergabung dalam Petisi Online Forum Warga PAN Dukung Pengesahan UU Perampasan Aset Koruptor dan Tindak Pidana Khusus. Dukungan ini disampaikan kepada pimpinan PAN, yaitu Ketua Umum Zulkifli Hasan DPP PAN dan Putri Zulhas Ketua Fraksi PAN DPR RI. Petisi ini disampaikan Syafrudin Budiman SIP selaku Kordinator Nasional Petisi Online Warga PAN Dukung UU Pengesahan UU Perampasan Aset Koruptor dan Tindak Pidana Khusus, Sabtu (6/9/2025) di Jakarta secara terbuka.