Caraka Indonesia

JAKARTA - Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menegaskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menutup tahun 2025 dengan serangkaian pencapaian yang memberi sinyal kuat arah kepemimpinan nasional ke depan. Di tengah tekanan ekonomi global, konflik geopolitik, dan perlambatan perdagangan dunia, Indonesia mampu menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kepercayaan investor, serta mulai menata ulang fondasi kemandirian bangsa di sektor strategis. Dari sisi ekonomi makro, Indonesia mencatat pertumbuhan sekira 5,12 persen sepanjang tahun 2025. Angka ini dinilai solid mengingat banyak negara masih bergulat dengan inflasi tinggi dan pelemahan konsumsi. Stabilitas nilai tukar rupiah relatif terjaga, inflasi berhasil ditekan dalam kisaran target, dan daya beli masyarakat tetap bertahan berkat kombinasi kebijakan fiskal dan stimulus sosial yang terukur. 

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo JAKARTA – Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, mendukung penuh wacana kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) seperti saat ini diterapkan di berbagai negara seperti Malaysia, India, Inggris, Kanada dan Australia yang dilontarkan Presiden Prabowo Subianto di acara Puncak HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, GBK, Jakarta (5/12/2025). 

KUTIM, CARAKAINDONESIA.COM- Mewakili Bupati Kutim, Kepala Badan Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah, Ade Achmad Yulkafilah menyatakan, tahun depan (2026) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (APBD Pemkab Kutim) sebesar Rp. 5,7 triliun. "Anggaran tersebut lebih banyak digunakan untuk belanja operasional dibandingkan belanja modal," ucap Ade Achmad dalam rapat paripurna ke-X1V DPRD yang dilangsungkan di ruang utama sidang Kantor Dewan, Kawasan Pusat Perkantoran Bukit Pelangi, Sangatta, Rabu (26/11/2025). Kendati Ade Achmad belum merinci nilai besaran belanja operasional APBD Kutim 2026, namun dia menegaskan belanja operasional yang di maksud itu untuk peningkatan mutu layanan kesejateraan masyarakat. Terkait pandangan fraksi DPRD Kutim, pihak pemerintah eksekutif telah merespon positif agar uang rakyat itu digunakan pada program pembangunan yang masuk skala prioritas,efisiensi, transparansi, mengoptimalkan percepatan serapan yang tep...

JAKARTA - Sebanyak 30 warga Partai Amanat Nasional (PAN) yang tergabung dalam Petisi Online Forum Warga PAN Dukung Pengesahan UU Perampasan Aset Koruptor dan Tindak Pidana Khusus. Dukungan ini disampaikan kepada pimpinan PAN, yaitu Ketua Umum Zulkifli Hasan DPP PAN dan Putri Zulhas Ketua Fraksi PAN DPR RI. Petisi ini disampaikan Syafrudin Budiman SIP selaku Kordinator Nasional Petisi Online Warga PAN Dukung UU Pengesahan UU Perampasan Aset Koruptor dan Tindak Pidana Khusus, Sabtu (6/9/2025) di Jakarta secara terbuka.