"Pemerintahan Presiden Prabowo Tutup 2025 dengan Fondasi Ekonomi dan Pangan yang Kian Kokoh"

JAKARTA - Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menegaskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menutup tahun 2025 dengan serangkaian pencapaian yang memberi sinyal kuat arah kepemimpinan nasional ke depan. Di tengah tekanan ekonomi global, konflik geopolitik, dan perlambatan perdagangan dunia, Indonesia mampu menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kepercayaan investor, serta mulai menata ulang fondasi kemandirian bangsa di sektor strategis. Dari sisi ekonomi makro, Indonesia mencatat pertumbuhan sekira 5,12 persen sepanjang tahun 2025. Angka ini dinilai solid mengingat banyak negara masih bergulat dengan inflasi tinggi dan pelemahan konsumsi. Stabilitas nilai tukar rupiah relatif terjaga, inflasi berhasil ditekan dalam kisaran target, dan daya beli masyarakat tetap bertahan berkat kombinasi kebijakan fiskal dan stimulus sosial yang terukur. 

“Tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo menjadi fase penting konsolidasi nasional. Pemerintah tidak bermain aman, tetapi berani memilih kebijakan strategi untuk jangka panjang,” ujar Bamsoet di Jakarta, Jumat (2/1/26). Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini memaparkan, investasi menjadi salah satu penyumbang utama pertumbuhan ekonomi. Realisasi investasi pada semester pertama 2025 menembus Rp 942 triliun, meningkat lebih dari 13 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Investasi ini menyebar ke sektor industri pengolahan, energi, pertambangan hilirisasi, hingga infrastruktur dasar, serta menyerap lebih dari satu juta tenaga kerja. Angka tersebut mencerminkan kepercayaan dunia usaha terhadap kepastian kebijakan dan stabilitas politik nasional. "Di bidang fiskal, pemerintah cukup disiplin. Defisit anggaran tetap dijaga dalam batas aman, belanja negara diarahkan pada sektor produktif, dan program bantuan sosial difokuskan untuk menjaga daya beli masyarakat tetap rendah. Kebijakan ini membantu mengurangi gejolak sosial sekaligus menjaga stabilitas ekonomi domestik," kata Bamsoet. Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia dan Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menguraikan, pemerintahan Presiden Prabowo juga mempercepat agenda hilirisasi sumber daya alam. Sepanjang tahun 2025, sejumlah proyek pengolahan mineral dan energi mulai beroperasi atau memasuki tahap konstruksi lanjutan. Nilai tambah komoditas nasional meningkat, ekspor produk olahan tumbuh, dan ketergantungan pada ekspor bahan mentah perlahan dikurangi. Hilirisasi ini menjadi kunci penciptaan lapangan kerja berkualitas dan penguatan struktur industri nasional. Di sektor pangan, pemerintahan Presiden Prabowo mencatat banyak hal penting dengan penguatan impor beras sepanjang tahun 2025. Produksi beras nasional meningkat signifikan, cadangan beras pemerintah berada pada level tertinggi sepanjang sejarah, dan harga pembelian gabah petani meningkat hingga Rp 6.500 per kilogram. Keberhasilan ini menunjukkan keseriusan pemerintah menjadikan pangan sebagai isu keamanan, bukan sekadar komoditas ekonomi. "Di bidang energi, pemerintah mulai mendorong transisi yang lebih realistis. Ketahanan energi diperkuat melalui optimalisasi sumber daya domestik, penguatan cadangan energi nasional, dan peningkatan investasi pada energi baru dan terbarukan. Kebijakan ini diarahkan agar Indonesia tidak mudah terombang-ambing oleh fluktuasi harga energi global," jelas Bamsoet. Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjajaran ini menuturkan, Pembangunan sumber daya manusia juga mendapat perhatian besar. Program Makan Bergizi Gratis terus digulirkan secara bertahap dengan sasaran anak sekolah dan kelompok rentan. Pemerintah juga memperluas akses pemeriksaan kesehatan gratis serta memperkuat layanan kesehatan primer. Investasi pada gizi dan kesehatan merupakan investasi jangka panjang yang hasilnya tidak instan, tetapi menentukan kualitas generasi mendatang. "Pada dinamika geopolitik global, pemerintahan Presiden Prabowo menegaskan politik luar negeri bebas aktif yang lebih tegas, memperkuat kerja sama perlindungan, serta menjaga stabilitas kawasan. Langkah ini penting untuk memastikan pembangunan nasional berjalan tanpa gangguan keamanan regional," urai Bamsoet. Meski begitu, Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini mengingatkan bahwa pencapaian tersebut tidak boleh membuat semua pihak lengah. Ketimpangan ekonomi, pemerataan pembangunan antarwilayah, efektivitas birokrasi, serta transparansi data masih menjadi tantangan serius. Program besar dengan anggaran jumbo memerlukan pengawasan ketat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat luas. “Keberhasilan pemerintah di tahun pertama ini patut diapresiasi, tetapi harus terus dikawal. Konsistensi, transparansi, dan keberanian melakukan koreksi akan menentukan apakah fondasi yang dibangun pada tahun 2025 benar-benar kokoh,” pungkas Bamsoet. (*/kg)