 |
| Salah satu unit usaha BUMDes Pelutan Kecamatan Gebang - Purworejo (foto: koim/kj) |
PURWOREJO - Tak sedikit Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diharapkan menjadi ujung tombak usaha di desa, tidak berhasil, bahkan menjadi ajang korupsi. Modal ratusan juta yang bersumber dari Dana Desa (DD), sayang disayangkan, tak ada hasilnya. Kondisi itu, diduga terjadi pada BUMDes Bangkit Desa Pelutan Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo. BUMDes yang sebelumnya bernama Srikandi itu memiliki usaha pemancingan ikan, simpan pinjam dan Pamsimas.
Dari ketiga usaha tersebut, hanya Pamsimas yang berjalan lancar. Dua unit lainnya bisa dikatakan macet.
Salah satu warga Desa Pelutan yang minta identitasnya dirahasiakan, sebut saja R, mengatakan unit pemancingan BUMDes Pelutan tidak beroperasi lagi karena merugi dan habis modalnya.
"Tidak sesuai SOP-nya, karena modal dari Dana Desa ikut digunakan untuk bayar gaji petugas pemancingan. Mestinya kalau sesuai SOP, gaji petugas pemancingan diambilkan dari prosentase keuntungan, sehingga permodalan tidak mungkin terpakai untuk bayar gaji petugas pemancingan/BUMDes," ujar R melalui pesan WhatsApp, Kamis (10/9/2026).
Ditambahkan, seharusnya Kepala Desa Pelutan tidak mengelak dengan bicara mengaku tidak tahu menahu. "Kalau Kades ngomong tidak tahu malah salah fatal. Bagaimana dengan fungsi pembinaan dan pengawasannya?," sebut R.
Terpisah, Kades Pelutan, Edy Maryono, saat ditemui usai Pelantikan BPD se-Kecamatan Gebang di Gedung Serba Guna Desa Gebang mengakui pengelolaan BUMDes kurang transparan.
"Ya pengelolaannya memang kurang transparan. Pernah laporan keuangan, tapi menurut saya kurang pas. Modal awal hingga saat ini kurang jelas. Sejak menjabat tahun 2029, saya tidak pernah dilapori perihal keuangan BUMDes," kata Edy.
Tahun ini, sesuai aturan DD, untuk ketahanan pangan di Desa Pelutan dianggarkan sebesar Rp 130 juta. Rencananya untuk usaha ternak itik, tapi hingga kini belum bisa dicairkan karena ada izin usaha yang belum terealisasi.
Karena polemik usaha pemancingan dan kurangnya transparansi itulah, Direktur BUMDes Bangkit Desa Pelutan kemudian diganti melalui musyawarah desa (musdes). Direktur sebelumnya, Priyo Pramboyo diganti oleh Muhamad Wabin Salim.
"Direktur lama kurang transparan masalah keuangannya. Jadi warga menghendaki diganti. Kabarnya direktur lama mau maju mencalonkan diri sebagai kepala desa. Kalau saya memang sudah tidak mau maju, sudah tua ingin istirahat," imbuh Edy.
PEMANCINGAN SEPI, DEBITUR MACET
Sementara itu, mantan Direktur BUMDes Pelutan, Priyo Pramboyo menjelaskan bahwa, laporan keuangan baik pemasukan dan pengeluaran sudah dibuat oleh bendahara. Catatan keuangan semua ada, namun memang tidak dibuat laporan per bulan.
Priyo mengatakan, modal awal BUMDes Rp 200 juta di tahun 2019, digunakan untuk usaha pemancingan ikan.
"Dalam perjalanan, usaha minus karena sepi. Untuk gaji dua orang penjaga masing-masing Rp 1 juta per bulan. Memang awalnya gaji penjaga itu berdasarkan penghasilan, tapi banyak yang tidak mau karena jika tidak ada yang datang memancing penjaga tidak memperoleh gaji," tutur Yoyok, panggilannya.
"Saya sebenarnya punya ide, konsep lain. Hanya saja banyak yang mengatakan, pemancingan itu ikon desa, jadi kita pikir lagi. Pelutan lebih dikenal pemancingannya daripada desanya. Modal pernah habis, pulih, sekarang habis lagi. Saya pribadi diberi mandat bertahan meskipun kembang kempis," papar Yoyok.
Dia mengakui, memang diminta mundur saat musdes, biar lebih fokus mencalonkan diri menjadi bakal calon Kades pada Pilkades serentak tahun 2027 mendatang.
"Unit pemancingan merugi. Sedangkan simpan pinjam juga banyak yang macet. Yang meminjam susah mengembalikan, mereka juga warga sini, petugas yang nagih juga tidak tega," ungkapnya.
Pengawas BUMDes Bangkit Desa Pelutan, Ratna menjelaskan, pihaknya sudah menjalankan fungsi pengawasan.
"Untuk fungsi pengawasan sudah melakukan. Saya baru jadi pengawas BUMDes itu bulan Oktober 2025. Saat itu mau akhir tahun, bendahara belum menyiapkan laporan tahunan, saya tegur. Sudah dilaksanakan," tutur Ratna.
"Menurut saya, penyimpangan (dana) tidak terlalu, merugi itu karena faktor di lapangan, menurut saya memang tergantung kondisi pasang surut usaha. Bendahara memang bilang tidak ada pemasukan. Untuk unit lainnya ada pemasukan, tapi tidak bisa kontinyu," jelas Ratna lagi. Dia juga membenarkan macetnya simpan pinjam di warga, membuat petugas bingung menagihnya. Dari ketiga unit usaha BUMDes Bangkit Desa Pelutan, hanya pembayaran Pamsimas yang masih berjalan lancar. (*/koim/kj)
Baca Juga :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar