Anak Binaan Berhak Miliki Masa Depan

PKBI Jateng Perkuat Hak ABH di LPKA Kutoarjo 

KUTOARJO – Masa lalu tidak seharusnya menjadi penentu masa depan seorang anak. Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) tetap memiliki hak untuk belajar, tumbuh, mendapatkan perlindungan serta meraih kesempatan kedua untuk menata kehidupannya. Pesan kemanusiaan tersebut mengemuka dalam Pertemuan Stakeholder yang diselenggarakan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Cabang Purworejo melalui Program INKLUSI PKBI Jawa Tengah di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo, Kamis (5/11/2026). Pertemuan ini melibatkan 31 stakeholder lintas sektor di Kabupaten Purworejo serta Balai Pemasyarakatan (Bapas) Magelang.  

Forum tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi dan memastikan pemenuhan hak-hak dasar anak binaan tidak berhenti pada komitmen, tetapi diwujudkan melalui dukungan dan layanan nyata. Sekretaris Cabang PKBI Purworejo, Supriyadi, S.IP., menyampaikan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam memastikan anak binaan memperoleh haknya secara berkelanjutan. Supriyadi juga menyampaikan bahwa hak tersebut mencakup pendidikan berkesinambungan, layanan kesehatan fisik dan mental, administrasi kependudukan (adminduk) hingga pengembangan bakat, minat, dan keterampilan sebagai bekal ketika kembali ke masyarakat. 

 

LPKA Bukan Tempat Mematikan Harapan 

 

Kepala LPKA Kelas I Kutoarjo, Fery Berthoni, A.Md.IP., S.H., M.H., menegaskan bahwa anak-anak yang menjalani pembinaan di LPKA bukanlah anak-anak yang kehilangan masa depan. Mereka sedang menjalani proses pembinaan dan tetap memiliki hak untuk tumbuh, belajar, mengembangkan potensi serta memperbaiki kehidupan. Menurutnya, pertemuan stakeholder menjadi momentum penting untuk menyatukan pemahaman mengenai kondisi, permasalahan, dan kebutuhan anak binaan yang memerlukan perhatian bersama. Ia menekankan bahwa pembinaan ABH tidak bisa hanya dibebankan kepada institusi pemasyarakatan. Pemerintah, dunia pendidikan, lembaga keagamaan, tenaga profesional, dunia usaha, organisasi masyarakat, serta berbagai elemen lainnya perlu mengambil peran sesuai kapasitas masing-masing.  

Fery juga menyampaikan bahwa dukungan tersebut dapat diwujudkan melalui penyediaan tenaga profesional, pendampingan, program kegiatan, bantuan peralatan dan fasilitas, maupun penguatan jejaring kemitraan. “Harapannya, kolaborasi yang kita bangun hari ini dapat menjadi bagian dari perubahan besar dalam kehidupan anak-anak binaan. Karena tugas kita bukan hanya menjaga mereka dari kesalahan, tetapi memastikan mereka masih memiliki harapan untuk masa depan,” menjadi pesan penting dalam forum tersebut. 

 

KPU Purworejo: Masa Depan ABH Tanggung Jawab Bersama 

 

Komisioner KPU Kabupaten Purworejo, Abdul Azis, S.Pd., turut mengapresiasi inisiatif PKBI dan LPKA Kutoarjo dalam membangun kolaborasi pemenuhan hak anak binaan. Ia menilai, keberhasilan pembinaan ABH sangat ditentukan oleh dukungan berbagai pihak, terutama dalam menyiapkan proses reintegrasi sosial agar anak-anak binaan dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik. “LPKA bukan sekadar tempat penahanan, melainkan wadah pembinaan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial.  

Pemenuhan hak ABH adalah kunci keberhasilan pembinaan dan sangat menentukan masa depan mereka setelah kembali ke masyarakat. Tantangan pemenuhan hak ini tidak bisa dijawab LPKA sendiri, tetapi membutuhkan komitmen lintas sektor,” ujar Azis.  

Ia juga menekankan bahwa anak binaan perlu mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan potensi, memperoleh pendidikan, serta membangun kepercayaan diri agar mampu menjalani kehidupan yang lebih positif setelah menyelesaikan masa pembinaan. 

 

Dari Forum Diskusi Menuju Aksi Nyata 

 

Pertemuan stakeholder diawali dengan sambutan-sambutan, dilanjutkan diseminasi Program INKLUSI 2026, pemaparan kondisi dan kebutuhan LPKA, serta diskusi berdasarkan klaster hak anak. Melalui forum ini, PKBI Jawa Tengah berharap terbentuk kolaborasi yang berkelanjutan dan mampu melahirkan program konkret dalam pemenuhan hak anak binaan. Lebih dari sekadar pertemuan, kegiatan ini menjadi pengingat bahwa anak-anak yang pernah berhadapan dengan hukum tetap memiliki kesempatan untuk berubah, berkembang, dan berkontribusi bagi masyarakat. Sebab, setiap anak berhak memiliki masa depan. Kesalahan di masa lalu bukan alasan untuk menutup pintu harapan. Dan kesempatan kedua akan lebih bermakna ketika seluruh elemen masyarakat bersedia hadir, mendampingi, serta membuka jalan bagi mereka untuk kembali menata kehidupan. (*/kj)

Baca Juga :