WNA Malaysia Pertanyakan Jadwal Sidang Etik Kombes Pol F

Pada  Kasus Dugaan Penipuan Investasi Tambang Emas 

Kuasa hukum pelapor, Bagas Pangestu Pribadi, saat konferensi pers

JAKARTA - Warga negara asing (WNA) Malaysia (SYF) yang menjadi korban dugaan penipuan investasi tambang emas senilai Rp 58,5 miliar mempertanyakan kapan sidang kode etik terhadap terlapor, seorang perwira menengah Polri berinisial Kombes Pol F, akan digelar menyusul penempatan khusus (patsus) yang dijalani sejak September lalu. Hal itu disampaikan kuasa hukum SYF, Bagas Pangestu Pribadi dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Selasa (20/10/2026).  “Hari ini kami datang untuk menanyakan kapan sidang etik terhadap terlapor digelar mengingat masa penempatan khusus akan berakhir pada 23 Oktober,” ujarnya.  

Ia menjelaskan, pertanyaan itu muncul semata untuk kepentingan kepastian, bukan untuk mendesak percepatan atau memengaruhi hasil sidang. “Yang kami pahami, berdasarkan Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022, sidang KKEP semestinya dilaksanakan paling lambat 14 hari kerja sejak diterbitkannya keputusan pembentukan KKEP. Kami berharap tahapan itu berjalan sesuai ketentuan yang sudah diatur Polri sendiri, dan kami akan terus memantau perkembangannya,” katanya.  

Ditanya lebih jauh mengapa sidang etik belum juga digelar sejauh ini, Bagas memilih tidak berspekulasi. “Kami tidak ingin berspekulasi soal proses internal yang bukan kewenangan kami. Yang bisa kami sampaikan adalah harapan agar tahapan berjalan sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.   

 

Perkembangan Penanganan Perkara 

 

Bagas turut menyampaikan rangkaian tahapan yang telah dilalui sejak laporan diajukan. “Sejauh ini perkara ini sudah melalui sejumlah tahapan: penempatan khusus oleh Divpropam, pemeriksaan terlapor sebagai saksi di Bareskrim, pengecekan lokasi tambang di Sulawesi Utara, serta pemeriksaan pendahuluan kode etik,” katanya.  

Soal status terkini terlapor dalam perkara pidana, Bagas menyatakan pihaknya tidak akan mendahului keterangan resmi Polri. “Terkait status terlapor Kombes F maupun perkembangan perkara dugaan pidana ini, silakan ditanyakan ke Mabes Polri. Kami belum menerima informasi mengenai peningkatan status menjadi tersangka,” ujarnya. 

 

Soal Rotasi Pejabat dan Kepastian Hukum 

 

Menjawab pertanyaan mengenai pengaruh rotasi sejumlah pejabat utama Mabes Polri terhadap penanganan perkara ini, Bagas menyatakan pihaknya berpegang pada 8 program prioritas Kapolri Jendral Polisi Suyudi Ario Seto. Di mana beberapa di antaranya terkait penguatan pelayanan publik, penguatan bidang penegakkan hukum, dan penguatan sistem pengawasan.  

“Itu komitmen yang baik, dan kami berharap dapat melihatnya tercermin pada perkara yang menyangkut klien kami. Harapan kami sederhana: siapa pun yang menjabat, perkara yang sudah berjalan ini dilanjutkan sesuai prosedur dan tidak kehilangan momentum,” ujarnya.  

Bagas menegaskan kembali bahwa pihaknya menghormati sepenuhnya kewenangan penyidik dan KKEP, tidak akan mendahului proses hukum yang berjalan, serta tetap menggunakan inisial dalam setiap keterangan publik. “Klien kami menempuh seluruh proses ini melalui jalur resmi. Pangkat dan jabatan tidak menambah maupun mengurangi bobot satu pun bukti. Itu yang kami pegang sejak awal, dan itu yang akan terus kami pegang,” ujarnya.  

Bagas menyampaikan perkara ini penting segera diselesaikan karena menyangkut bagaimana hukum Indonesia memperlakukan modal yang ditanamkan investor dari luar negeri. “Kami berharap kepercayaan seperti itu dijawab dengan proses yang transparan agar ada kepastian hukum bagi para investor. Terlebih terlapornya adalah anggota Polri,” katanya.   

 

Tentang Perkara 

 

Pelapor SYF ialah seorang pengusaha asal Malaysia yang menyetorkan modal secara bertahap sepanjang Mei hingga Oktober 2025 dengan total Rp 58,5 miliar pada usaha pertambangan emas di Sulawesi Utara. Investasi tersebut dilakukan SYF karena percaya dengan janji legalitas yang disampaikan Kombes F. Namun, pada perkembangannya Kombes F tidak memenuhi janjinya. SYF kemudian melayangkan dua kali somasi tetapi tidak direspons baik hingga akhirnya membawa perkara ini ke ranah pelaporan pidana di Bareskrim sekaligus Propam Polri. Seluruh bukti transaksi telah diserahkan kepada penyidik. (*/kg)

Baca Juga :