JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memutuskan pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) sebagai upaya memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove. Keputusan tersebut diambil setelah Presiden memimpin diskusi bersama sejumlah akademisi dari berbagai lembaga riset dan perguruan tinggi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan, BPGMN akan berada langsung di bawah Presiden, diisi oleh para ilmuwan dan profesional, serta dilengkapi anggaran memadai untuk mengedepankan langkah pencegahan yang dinilai lebih efektif dan efisien dibandingkan tindakan reaktif, khususnya di enam provinsi rawan gambut, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria mengatakan, bahwa BRIN akan mendukung peran BPGMN melalui penguatan sistem deteksi dini dan titik panas menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI) yang semakin canggih.
Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menyampaikan bahwa kehadiran BPGMN didukung pemetaan komprehensif untuk mengidentifikasi karakteristik dan potensi lahan, termasuk menentukan kawasan yang sesuai untuk budidaya tanaman, perikanan maupun pemanfaatan lainnya sehingga ke depan lahan gambut di Indonesia yang dapat dioptimalkan fungsinya. (*)
sumber: Kemensetneg RI
Baca Juga :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar